Sindiran Anies Baswedan pada Pejabat yang Rangkap Jabatan

Sindiran Anies Baswedan pada Pejabat yang Rangkap Jabatan - Kandidat calon presiden Anies Baswedan melontarkan sindiran pada pejabat yang melakukan rangkap jabatan. Hal disampaikan pada pidato politik ketika menghadiri Milad ke 21 Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Ini dari pernyataan Anies ini juga berkaitan dengan isi buku “Why Nations Fail” atau Kenapa Negara Gagal yang ditulis oleh Acemoglu dan Robinson. 

 

Secara satire Anies menyampaikan persoalan yang muncul karena adanya rangkap jabatan. Apalagi pada bidang dimana memutus atau pembuat kebijakan tersebut, termasuk kelompok dan keluarganya mempunyai kepentingan pribadi. Ini mendorong dibuatnya kebijakan yang hanya menguntungkan pihak tertentu saja.

 

Jangan Rangkap Jabatan

Dalam pidatonya tersebut, Anies menyampaikan jangan sampai ada pedagang yang juga menjadi pejabat, apalagi bila bertugas sebagai pembuat kebijakan yang berkaitan dengan bisnisnya tersebut. Ucapnya, “jika mau jadi pedagang ya pedagang saja, jangan rangkap jabatan apalagi sampai bertumpuk-tumpuk.” Hal ini merupakan sindiran keras terhadap pemangku jabatan yang membuat kebijakan tidak rasional.

 

Bahkan menurut mantan rektor Paramadina tersebut, ada peraturan yang ditekuk-tekuk sehingga menguntungkan circle dari pemilik kekuasaan tersebut. Seharusnya institusi politik melayani semua lapisan masyarakat. Negara harus menjunjung tinggi pilar demokrasi. Tujuannya agar dengan kewenangan pada cabang-cabang pemerintahan, bisa saling mengawasi dan menyeimbangkan.

 

Agar tidak ada konflik kepentingan, menurut mantan gubernur DKI ini, tidak boleh ada pihak yang berperan sebagai market player sekaligus regulator. Dengan sistem negara seperti ini pemerintahan yang seimbang bisa terwujud. Syaratnya tidak ada pejabat yang rangkap jabatan, apalagi jika perannya sebagai pembuat peraturan dan pelaksana yang berpotensi menyalahgunakan jabatan.

 

Anies menegaskan bahwa dalam sebuah negara demokrasi, meritokrasi harus berjalan. Meritokrasi merupakan istilah untuk menyatakan pemerataan kesempatan menjadi pemimpin, dimana semua orang yang mempunyai potensi bisa maju dalam bidang politik. Pemegang kekuasaan tidak didominasi oleh orang dengan status sosial dan kekayaan tertentu.

 

Pada pelaksanaannya, negara tidak memberikan keistimewaan kepada siapa pun, termasuk kelompok dan keluarga serta circle dari pemegang kekuasaan. Dengan sistem melayani, negara akan cenderung menjunjung tinggi prinsip rule of law. Salah satu cara yang dilakukan dengan memperkuat cabang-cabang hukum agar independen.

 

 

Penyebab Negara Gagal

 

Menanggapi kaitan antara rangkap jabatan dan kondisi negara yang gagal memajukan masyarakat, Anies Baswedan menyampaikan ada dua unsur penting yang harus mendapat perhatian. Unsur tersebut adalah institusi politik dan ekonomi. Keduanya harus dijalankan secara inklusif

 

Institusi politik inklusif akan merangkul semua kepentingan masyarakat dimana tidak akan ada yang merasa diabaikan. Kekuatan politik juga tidak terfokus pada sekelompok golongan atau orang tertentu saja, namun meritokrasi dijalankan dengan sepenuhnya.

 

Dengan adanya politik inklusif tersebut maka semua pihak bisa berperan aktif dan saling kontrol serta mengawasi. Kebebasan berpendapat pun akan mendapat jaminan sehingga masyarakat bisa menyampaikan semua ide dan pemikiran tanpa harus merasa khawatir ada diskriminasi maupun persekusi.

 

Sedangkan ekonomi inklusif berarti pemerintah menjamin pemerataan pemanfaatan semua sumber daya alam yang ada di Indonesia. Tidak ada konsentrasi di satu wilayah yang menyebabkan masyarakat wilayah lain tidak bisa menikmatinya. Hal ini penting agar kemajuan bisa dirasakan semua warga, termasuk yang tinggal di daerah pinggiran.

 

Justru peran aktif semua pihak ini sangat diperlukan. Tujuannya agar pencapaian kemajuan negara bisa cepat terwujud. Sebagai komitmen, jika terpilih menjadi presiden, Anies Baswedan berjanji akan memberikan ruang partisipasi masyarakat yang lebih luas. Wujudnya dengan memastikan tidak ada pasal yang mengekang kebebasan berpendapat dan menyampaikan aspirasi.

Sumber  pendukung artikel:

https://nasional.sindonews.com/read/1103743/12/anies-baswedan-soal-rangkap-jabatan-jangan-pedagang-sekaligus-pejabat-1684584335
https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/582763/anies-baswedan-sindir-pejabat-rangkap-jabatan-bertumpuk-tumpuk
https://www.medcom.id/nasional/politik/VNx0d3qN-anies-sindir-soal-pejabat-serba-sikat-rangkap-jabatan
https://www.instagram.com/p/Csp7QfwvXBo/